Pemerintah Kabupaten Bekasi (Pemdakab Bekasi) terus memperkuat kemudahan layanan publik, salah satunya lewat posko percepatan Surat Izin Praktek (SIP) bagi tenaga kesehatan. Inisiatif ini memastikan dokter, bidan, perawat, dan apoteker dapat memperoleh izin praktik dalam waktu satu hari, tanpa hambatan birokrasi.
Posko Percepatan SIP: Solusi Konkret dari Pemdakab Bekasi
Melalui posko percepatan SIP, Pemdakab Bekasi memfasilitasi konsultasi dan verifikasi dokumen secara langsung. Tenaga kesehatan hanya perlu datang dengan persyaratan lengkap, lalu proses penerbitan izin praktik selesai dalam satu hari kerja. Layanan ini awalnya dijadwalkan hingga 18 Maret 2025, namun diperpanjang hingga 21 Maret 2025 karena tingginya antusiasme.
Wabup Bekasi: Cegah Risiko Malpraktik dengan SIP Tepat Waktu
Wakil Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, menegaskan pentingnya SIP yang resmi:
“Jangan sampai tenaga medis, seperti dokter yang akan melakukan operasi, belum menyelesaikan izin praktiknya. Ini bisa berdampak pada potensi malpraktik,”
Menurutnya, percepatan penerbitan SIP adalah upaya Pemdakab Bekasi menjaga keamanan pasien sekaligus kelancaran pelayanan kesehatan.
Dukungan DPMPTSP dan Sistem BOSS
Sarwoko, Ketua Tim Perizinan Sosial dan Ekonomi DPMPTSP Kabupaten Bekasi, menjelaskan posko ini diluncurkan sesuai arahan Wakil Bupati dan Kepala DPMPTSP:
“Tujuan kami adalah membantu tenaga kesehatan yang mengalami hambatan administratif dalam proses pengajuan SIP agar dapat segera mendapatkan izin praktik.”
Di posko, pemohon mendapatkan bimbingan teknis terkait persyaratan SIP dan penggunaan One Stop Service Bekasi (BOSS). Integrasi layanan digital ini mempercepat verifikasi data dan mengurangi antrean.
Manfaat dan Dampak Posko SIP Pemdakab Bekasi
Dengan inisiatif Pemdakab Bekasi ini, tenaga kesehatan memperoleh beberapa keuntungan:
- Proses Cepat & Efisien: SIP terbit hanya dalam satu hari.
- Transparansi: Semua syarat dan biaya layanan dipublikasikan jelas.
- Kemudahan Akses: Posko buka di lokasi strategis, memudahkan nakes se-Kab. Bekasi.
- Ketersediaan Nakes Berizin: Memastikan tiap fasilitas kesehatan didukung tenaga terlatih dan legal.
Langkah ini diharapkan memperkuat kualitas pelayanan kesehatan di Bekasi dan menjaga keamanan pasien dari risiko malpraktik.
Kesimpulan
Pemdakab Bekasi membuktikan komitmennya dalam meningkatkan layanan publik dengan memfasilitasi penerbitan SIP tenaga kesehatan secara cepat dan mudah. Dengan posko percepatan dan dukungan sistem BOSS, semua nakes di Kabupaten Bekasi kini dapat bekerja secara sah dan optimal, demi kesehatan masyarakat yang lebih baik.
Baca artikel lainnya : KDM Dorong Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pelayanan Publik di Desa
