Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, menegaskan pentingnya pembangunan infrastruktur di wilayah perdesaan sebagai kunci utama untuk mempercepat pelayanan publik. Hal ini disampaikan KDM saat menghadiri Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung pada Senin (28/4/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dari pemerintahan pusat, kepala daerah dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, serta para kepala desa dan lurah. Sinergi lintas pemerintahan ini menunjukkan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan di desa.
KDM: Desa Adalah Titik Sentral Pembangunan Jawa Barat
Dalam pernyataannya, KDM menekankan bahwa desa merupakan titik sentral pembangunan di Jawa Barat. Oleh karena itu, percepatan pelayanan publik harus dimulai dari perdesaan dengan membangun infrastruktur yang memadai.
“Kita membuat komitmen-komitmen dan melakukan percepatan terhadap apa yang menjadi kebutuhan publik di Jawa Barat,” ujar KDM.
Fokus Pembangunan Infrastruktur untuk Pelayanan Publik
Menurut KDM, pembangunan infrastruktur di desa tidak hanya sekadar membangun jalan atau gedung, tetapi juga menyangkut peningkatan layanan kesehatan, ketahanan pangan, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan.
Beberapa sektor yang menjadi perhatian KDM:
- Infrastruktur layanan kesehatan untuk penanganan stunting dan pencegahan kematian ibu dan anak
- Peningkatan ketahanan pangan melalui penguatan koperasi desa dan pertanian lokal
- Pengelolaan sampah berbasis desa untuk lingkungan yang lebih sehat
- Penguatan lembaga pendidikan informal seperti sekolah rakyat
- Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Langkah KDM tidak dilakukan sendirian. Ia mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga ke tingkat desa dan RT. Dalam forum tersebut, hadir pula Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.
“Itu yang menjadi sesuatu hari ini—terintegrasi antara pemerintah pusat sampai tingkat RT,” kata KDM.
Dengan integrasi ini, KDM berharap semua kebijakan dapat berjalan secara kolektif dan efisien demi masyarakat desa.
Komitmen Nyata untuk Rakyat
Rakor ini menandai keseriusan KDM dalam menjadikan pembangunan desa sebagai prioritas utama selama masa jabatannya. Ia percaya bahwa desa yang kuat akan menjadi fondasi utama dalam membangun Jawa Barat yang lebih maju dan mandiri.
KDM juga menyampaikan bahwa pembangunan desa tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus menyentuh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh—mulai dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan.
Penutup
Langkah Kang Dedi Mulyadi dalam mendorong pembangunan infrastruktur desa mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Dengan semangat kolaborasi antara pusat dan daerah, serta fokus pada pelayanan publik yang merata hingga pelosok desa, Kang Dedi Mulyadi membuktikan komitmennya untuk membangun Jawa Barat dari akar rumput.
Pembangunan tidak hanya soal fisik, tapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat. Kang Dedi Mulyadi ingin memastikan bahwa setiap warga desa bisa merasakan langsung manfaatnya.
Baca artikel lainnya : Tanggapan Gubernur Jabar Soal Keluhan Pengembang Tentang Perizinan Rumah
